Gedungtersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila. ABrand New Fresh and Crisp Afternoon News Show. So sit back, relax and stay updated.----- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) diubah sebagai Akuntanindependen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu dinamakan a. akuntan jasa b. akuntan publik c. akuntan internal d. akuntan pendidik e. akuntan pemerintah. 83. 1. Beliaumemadukan Kalender Hijriyah dengan Kalender Saka, menjadi Kalender Jawa Islam Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan S.K. Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975. yW7OX. Sosok Jenderal Soedirman yang patungnya berada di ruas jalan utama Jakarta, jadi salah satu pahlawan nasional paling dikenal publik. Foto oleh BAY ISMOYO/AFPTulisan ini diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahunnyaPemerintah secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh. Mereka – yang kelimanya sudah meninggal dunia – adalah HR Soeharto dari Jawa Tengah yang merupakan dokter pribadi Presiden Sukarno, KGPAA Paku Alam VIII dari Yogyakarta atas jasanya di bidang pendidikan, Raden Rubini Natawisastra dari Kalimantan Barat, Salahhudin bin Talabuddin dari Maluku Utara atas perjuangan politiknya melawan Belanda, dan Kyai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa itu dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Keppres tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Ini menambah deretan panjang daftar nama pahlawan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Sejak 1959, pemerintah menyematkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dianggap berjasa’ bagi negara dan penetapan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional terbilang cukup rumit. Tapi, faktanya berbagai daerah masih antusias mengusulkan nama-nama calon penerima gelar pahlawan kita patut mempertanyakan, apa urgensi untuk terus menambah jumlah pahlawan nasional? Jika kita terus melanjutkannya, pemberian gelar pahlawan nasional justru akan menjadi festival tahunan saja dan lambat laun akan kehilangan esensi gelar pahlawanSejak era pemerintahan Sukarno, pemberian gelar pahlawan nasional sudah menjadi salah satu upaya politik pemerintah untuk membangun citra’ yang baik di mata masyarakat. Sukarno kala itu menjadikan pengangkatan gelar pahlawan nasional sebagai momen untuk memperkuat masyarakat sosialis yang dibangun di bawah nasionalisme, agama, dan komunisme, dengan mengangkat dua tokoh kiri, yaitu Alimin dan Tan Malaka sebagai pahlawan tahun era berikutnya, Soeharto menjadikan momen yang sama sebagai peneguhan peran militer dalam sejarah Indonesia, dengan mengangkat tokoh kunci terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret Supersemar yaitu Mayjen Basuki Rachmat sebagai pahlawan setelahnya di era reformasi hanya sekadar meneruskan tradisi tersebut. Pemerintah memberikan banyak gelar pahlawan nasional dari berbagai daerah untuk meyakinkan publik bahwa mereka telah memperhatikan pemerataan daerah’ dan telah bersikap adil, termasuk dalam hal pengakuan tokoh masa ini, pemberian gelar pahlawan menjadi semakin politis, bahkan bisa diskriminatif. Tidak semua yang berhak’ atas gelar tersebut bisa benar-benar menyandangnya. Status pahlawan saat ini cenderung hanya bisa diraih dengan dukungan privilese dan akses terhadap semua orang bisa mengusulkan calon penerima gelar pahlawan nasional. Biasanya hanya tokoh-tokoh daerah setempat yang memberikan usulan nama-nama individu yang layak mendapat gelar pahlawan nasional. Nama-nama yang terpilih di tingkat daerah kemudian mendapat rekomendasi dari gubernur untuk diserahkan ke Sekretariat Negara, sebelum Presiden menyetujui atau menolaknya. Penganugerahan gelar pahlawan itu kemudian diteken langsung oleh yang diusulkan namun tidak lolos dianggap belum memenuhi kelayakan. Padahal, persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan sebenarnya sederhana. Namun, kelayakan mereka kerap kali terganjal masalah politik, pertimbangan ideologis, dan sejauh mana tokoh tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah selama beberapa tahun berturut-turut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengangkat tokoh dari luar Jawa sebagai pahlawan nasional. Ini kemungkinan besar ia lakukan untuk mengambil simpati politik, misalnya di tahun 2014 salah satu tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan adalah KH Wahab Chasbullah, yang dikenal luas sebagai tokoh penting Nahdlatul Ulama NU.Tahun ini, muncul nama HR Soeharto yang memiliki kedekatan dengan Keluarga Sukarno, tepat di saat pemerintahan Jokowi sedang gencar membersihkan nama Sukarno dari dugaan pengkhianatan dan keterlibatannya dalam Partai Komunis Indonesia PKI.Sudah sejak awal rezim Jokowi telah gencar memberikan perhatian pada daerah luar Jawa dalam pembangunan. Kemungkinan besar ini menjadi salah satu senjata utama kepemimpinan Jokowi selama dua pahlawan dari luar Jawa adalah satu strategi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ini mencerminkan adanya nuansa politik yang kental dalam penetapan pahlawan nasional, sehingga tujuannya bukan lagi demi kepentingan sosial bisa jadi ada tokoh yang diusulkan, yang memiliki jasa yang cukup besar, namun tidak juga mendapatkan gelar bergengsi tersebut. Misalnya, siapa yang tidak mengenal Chairil Anwar, yang puisi-puisinya begitu bergelora dibacakan oleh anak usia SD hingga orang dewasa? Begitu pula dengan Sugondo Djodjopuspito, tokoh yang namanya selalu muncul di buku mata pelajaran sekolah sebagai pemimpin Kongres Pemuda. Keduanya hingga kini tidak kunjung mendapatkan anugerah gelar pahlawan banyaknya deretan nama individu atau tokoh yang berhak disebut pahlawan nasional, yang seharusnya pemerintah lakukan adalah melakukan pendataan, bukan serta merta menobatkan gelar bukan penobatanJika kita melihat sejarah Indonesia tahun 1945 hingga 1950 saja, ada cukup banyak warga negara yang berjuang untuk bangsa dan jasanya layak dikenang. Belum lagi tokoh yang berjuang melawan penjajah sebelum abad ke-20. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan apresiasi dan penghormatan atas ingin objektif, maka negara juga perlu mencatat jasa-jasa dan memberikan penghormatan pada semua individu yang berjuang pada masa itu. Namun, jika semua individu kala itu diberikan gelar pahlawan nasional, maka esensi dari gelar itu bisa berkurang yang pemerintah lakukan setiap tahun mungkin lebih tepat jika bergeser menjadi upaya administratif’ – pemerintah bisa mendata orang-orang yang berjasa di masa lalu, ketimbang menganugerahkan gelar pahlawan. Mendata dan menganugerahkan adalah dua aktivitas yang berbeda. Pendataan menyasar banyak subjek, sedangkan penganugerahan harusnya hanya untuk sedikit subjek dan bersifat akan meminimalisasi adanya diskriminasi dan tebang pilih terhadap para individu yang juga berhak’ mendapat pengakuan atas jasa-jasanya bagi bangsa semestinya pahlawan nasional diangkat dengan dua tujuan kepentingan, yakni sebagai sumber pengetahuan sejarah sekaligus inspirasi generasi muda. Sayangnya, karena gelar pahlawan sekadar menjadi ajang penganugerahan tahunan yang juga membuat jumlahnya makin banyak, citra pahlawan masa kini menjadi tidak sekuat dulu. Selain hilangnya pengaruh ideologis, pahlawan nasional kini hanya tinggal itu terjadi karena kita telah salah kaprah memaknai pahlawan dengan cara yang politis dan perlu memikirkan ulang mengenai implementasi kebijakan penobatan gelar pahlawan nasional supaya lebih adil bagi yang berhak’ menerimanya, serta memutus konflik kepentingan dalam proses Febri Kurniawan adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Peneliti Pusat Studi Memori dan Pedagogi PSMP ini pertama kali tayang di The Conversation Indonesia dengan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini. - Kiai Haji KH Samanhudi adalah seorang Pahlawan Nasional asal Surakarta yang menjadi pendiri Sarekat Dagang Islam SDI. SDI didirikan pada tahun 1905 dan menjadi organisasi pertama yang lahir di Indonesia. SDI kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam SI. Selain berjuang melalui organisasi, KH Samanhudi juga dikenal sebagai seorang pengusaha batik di juga Biografi Abdul Muis, Tokoh Asal Bukittinggi, Pahlawan Nasional Pertama di Indonesia Profil KH Samanhudi KH Samanhudi memiliki nama kecil Sudarno Nadi. Dia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1868. Samanhudi memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Bumiputera kelas satu di Surabaya, Jawa Timur. Di sekolah ini, Samanhudi tidak hanya belajar tentang pendidikan umum, namun juga pendidikan agama Islam. Selain belajar, Samanhudi juga mulai menunjukkan minatnya di dunia perdagangan, terutama perdagangan batik. Dari minatnya inilah Samanhudi mulai mengenal dan menjalin relasi dengan para pedaganga dari berbagai daerah baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Sementara pendidikan agama Islam ditempuh KH Samanhudi di sejumlah pondok pesantren. Beberapa pesantren tempat Samanhudi menuntut ilmu agama antara lain Ponpes KH Sayuthi - Ciawigebang Ponpes KH Abdur Rozak - Cipancur Ponpes Sarajaya - Cirebon Ponpes KH Zainal Musthofa - Tasikmalaya Saat berguru dengan KH Zainal Musthofa ini, Samanhudi banyak bertukar pikiran tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. KH Zaenal Musthofa sendiri juga merupakan Pahlawan Nasional yang memimpin perlawanan melawan Jepang. Pendiri Sarekat Dagang Islam Wikipedia Pendiri Sarekat Islam, Haji SamanhudiAktivitas perdagangan yang dijalankan KH Samanhudi mendorongnya untuk mendirikan suatu organisasi bernama Sarekat Dagang Islam SDI. SDI didirikan oleh Samanhudi dan relasi bisnisnya pada 16 Oktober 1905, dan menjadi organisasi pertama di Indonesia. Baca juga Siswa, Ini 3 Pahlawan Nasional dari Aceh Latar belakang berdirinya SDI sendiri karena adanya kebijakan Belanda yang memberi keleluasaan pedagang asing untuk berdagang di itu mendapat penentangan dari pedagang lokal, yang menilai akan merugikan mereka. Meski berdiri sejak 1905, SDI baru benar-benar resmi secara administratif saat membuka dua cabang di Batavia dan Buitenzorg atau Bogor. Pendirian dua cabang itu terjadi pada tanggal 5 April 1909. Sehingga dalam beberapa catatan SDI disebut berdiri tahun 1909. Di bawah komando KH Samanhudi, SDI berhasil berkembang pesat dengan dibukanya cabang di beberapa kota. Memasuki tahun 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam SI dan mulai diketuai oleh HOS Cokroaminoto. Perubahan nama sendiri dilakukan sebagai upaya Samanhudi dan Cokroaminoto untuk melebarkan sayap perjuangan. Dalam lingkup SI, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perdagangan namun juga sosial, ekonomi, hingga politik. Selain itu, keanggotan dalam SI lebih luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan saat SDI, anggota terbatas pada pedagang. Baca juga Biografi Nyai Ahmad Dahlan, Pahlawan Nasional Perempuan Asal Yogyakarta Perintis Aisyiyah Akhir Hayat KH Samanhudi KH Samanhudi mulai mengalami gangguan kesehatan pada tahun 1920, dan membuatnya tidak aktif lagi di SI. Namun demikian, Samanhudi masih menyumbangkan pemikiran-pemikirannya terhadap pergerakan nasional. KH Samanhudi juga sempat menyaksikan kemerdekaan bangsanya pada 17 Agustus 1945. Samanhudi meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten, Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Barat. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan KH Samanhudi sebagai Pahlawan Nasional pada 9 November 1961. Nama Samanhudi kini diabadikan sebagai nama museum, yaitu Museum Haji Samanhudi di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Sumber Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

atas jasa jasanya pemerintah indonesia menetapkan mr soepomo sebagai pahlawan